KUPANG — Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Roland E. Fanggidae, mengidentifikasi dua persoalan utama yang menghambat sektor pariwisata di Kabupaten Kupang. Menurutnya, persoalan tersebut bukan pada daya tarik wisata, melainkan infrastruktur dasar yang belum memadai.
"Kita identifikasi persoalan utama pariwisata Kabupaten Kupang ada pada aksesibilitas dan amenitas. Atraksi sebenarnya sudah cukup kuat, tetapi akses dan fasilitas masih terbatas," ujarnya di Kupang, Senin.
Akibat keterbatasan ini, Roland menjelaskan bahwa durasi tinggal wisatawan di Kabupaten Kupang sangat rendah. Kabupaten Kupang kerap hanya menjadi daerah persinggahan, sementara wisatawan memilih bermalam di Kota Kupang yang fasilitasnya lebih lengkap.
"Wisatawan cenderung datang berkunjung lalu kembali ke Kota Kupang, sehingga perputaran ekonomi di daerah menjadi terbatas," kata Roland.
Ia menambahkan, banyak akses jalan menuju lokasi wisata yang masih terbatas. Hambatan lain yang ditemui di lapangan adalah persoalan penguasaan lahan di sejumlah destinasi yang turut memengaruhi pembangunan akses dan fasilitas pendukung.
Roland menilai keterbatasan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah. Anggaran yang tersedia belum cukup untuk membangun seluruh akses dan amenitas secara optimal dalam satu waktu.
Untuk mengatasi persoalan lahan, diperlukan pendekatan pemerintah daerah melalui komunikasi aktif dengan pemilik lahan. Hal ini dinilai penting agar pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara optimal tanpa menimbulkan konflik di kemudian hari.
Meski dihadapkan pada sejumlah kendala, Kabupaten Kupang memiliki potensi unggulan yang siap dikembangkan. Roland menyebut rencana pembangunan Patung Kristus di Bukit Hansisi, Pulau Semau, serta kawasan Observatorium Nasional Timau di Amfoang berpeluang menjadi daya tarik wisata baru yang signifikan.
Isu aksesibilitas dan amenitas ini juga menjadi perhatian serius dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Kupang untuk periode 2026–2030. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan terarah dalam pengembangan pariwisata, termasuk penentuan kawasan prioritas dan penguatan infrastruktur dasar.
Roland mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sebagai solusi jangka pendek. Pengembangan homestay dan kuliner lokal dinilai mampu membuat wisatawan tinggal lebih lama dan memberikan dampak ekonomi langsung kepada warga sekitar.
"Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini penting agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar, tetapi juga masyarakat di desa-desa penyangga destinasi wisata," pungkas Roland.