JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum memaparkan sejumlah rincian teknis pekerjaan fisik yang tengah berlangsung di kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire.
Direktorat Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab atas pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah. Pekerjaan ini dimulai 20 Oktober 2025 dan dilaksanakan oleh kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar dari APBN. Hingga 9 Agustus 2026, progres fisiknya sudah mencapai 36,90 persen dan ditargetkan rampung Desember 2026.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Di luar gedung utama, penataan kawasan turut dikerjakan mencakup gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, hingga pekerjaan plambing dan elektrikal.
Pekerjaan penataan kawasan dimulai Desember 2025, ditargetkan selesai Desember 2026, dengan progres saat ini mencapai 25,34 persen. Pekerjaan yang sedang berlangsung meliputi penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pekerjaan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Secara geografis, kawasan ini terletak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, dan berjarak sekitar 28,5 kilometer dari pusat Kabupaten Nabire dengan waktu tempuh sekitar 60 menit menggunakan kendaraan roda empat.
Rincian teknis ini menjadi gambaran menyeluruh atas tahapan pembangunan yang tengah berlangsung di lapangan menjelang tenggat akhir tahun.
Proyek strategis ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua, sekaligus menjadi bagian dari semangat PU 608 Kementerian PU untuk menghadirkan infrastruktur bermanfaat bagi masyarakat Papua.
