NUSA TENGGARA TIMUR — Pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja negara APBN 2027 naik Rp9,07 triliun menjadi Rp4.106,26 triliun, dengan defisit dijaga di 2,4 persen terhadap PDB. Kesepakatan itu diambil di tengah ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan yang menekan rantai pasok global. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan kebijakan fiskal tetap pruden meski dirancang ekspansif.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa (29/9). Selain belanja, pendapatan negara juga disepakati naik Rp9,07 triliun dari Rp3.426,03 triliun menjadi Rp3.435,10 triliun.
Suahasil Nazara menyebut pembahasan RAPBN 2027 berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan dunia. Kedua faktor itu mengganggu rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga, hingga menambah tekanan inflasi.
"Di sisi lain, di sektor keuangan kenaikan suku bunga kebijakan dari Federal Reserve, dari Eropa, dan dari Jepang berpotensi mempengaruhi kondisi keuangan global dan selera investor terhadap emerging market seperti Indonesia," ujar Suahasil dalam rapat tersebut.
Pendapatan Negara Tumbuh 65,2 Persen hingga Agustus 2026
Di sisi kinerja, Suahasil memaparkan pendapatan negara hingga Agustus 2026 mencapai Rp2.055,6 triliun atau setara 65,2 persen dari target APBN. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif pada semester I 2026 tercatat 5,45 persen (yoy), dengan pertumbuhan triwulan II sebesar 5,29 persen.
Sepanjang 2026, APBN dipakai secara fleksibel dan responsif untuk menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari penanganan bencana, menjaga stabilitas harga, hingga ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan ancaman El Nino.
"APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Fleksibilitas tersebut tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan disiplin fiskal," kata Suahasil.
Rincian Belanja dan Pendapatan yang Disepakati
Belanja negara sebesar Rp4.106,26 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah Rp735 triliun. Sementara dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan ditetapkan Rp2.911,95 triliun atau naik Rp4 triliun dari sebelumnya Rp2.907,95 triliun.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipatok Rp522,48 triliun, naik Rp5,07 triliun dari usulan sebelumnya Rp517,41 triliun. Kenaikan pada kedua pos inilah yang mendorong total pendapatan negara naik Rp9,07 triliun.
Asumsi Makro: Rupiah Rp17.500 per Dolar, ICP 75 Dolar AS
Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2027 disepakati dengan pertumbuhan ekonomi 6,0 persen dan inflasi 2,5 persen. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan 6,9 persen.
Nilai tukar rupiah dipatok Rp17.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75 dolar AS per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari.
Arti bagi Investor dan Pelaku Usaha
Target defisit 2,4 persen terhadap PDB memberi ruang fiskal lebih longgar dibanding batas legal 3 persen, tetapi tetap menuntut pemerintah menjaga kredibilitas di mata pasar obligasi. Asumsi rupiah Rp17.500 per dolar AS menjadi acuan penting bagi emiten yang punya eksposur utang valas.
"Kebijakan fiskal harus tetap pruden tetapi tidak pasif. Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya," kata Suahasil menegaskan.
Bagi pelaku usaha, belanja pemerintah pusat Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah Rp735 triliun membuka peluang pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Sementara target pertumbuhan 6,0 persen menjadi sinyal bahwa pemerintah masih mengandalkan konsumsi dan investasi sebagai motor utama.
