Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penyintas gempa magnitudo 7,7 di tujuh kabupaten Nusa Tenggara Timur dilakukan bertahap berdasarkan verifikasi penerima manfaat. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyatakan pembangunan itu agar penyintas segera meninggalkan lokasi pengungsian sebelum pemulihan permanen dimulai. Sebagian besar warga terdampak memilih bantuan huntara dibandingkan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk sewa rumah.
KUPANG — Pembangunan huntara di NTT menyasar pemilik rumah rusak berat yang telah diverifikasi pemerintah daerah. Data BNPB per 28 September 2026 mencatat progres bervariasi di tujuh kabupaten, dengan Manggarai Timur menjadi wilayah dengan target tahap pertama terbesar mencapai 1.305 unit berkonsep insitu dan eksitu.
Berton menjelaskan bahwa dalam masa transisi darurat menuju pemulihan, pemerintah menyediakan dua opsi bagi pemilik rumah rusak berat. Warga bisa mengakses DTH untuk menyewa rumah, atau dibangunkan huntara oleh pemerintah.
"Dalam proses pembangunan huntara, BNPB akan menyelesaikan secara bertahap berdasarkan jumlah penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah," kata Berton.
Progres Huntara di Manggarai: 4 Unit Selesai dari 1.494 Rumah Rusak Berat
Di Kabupaten Manggarai, empat unit huntara telah selesai dibangun. Sebanyak 50 unit berprogres di atas 50 persen, sementara 60 unit lainnya masih di bawah 50 persen.
Total verifikasi rumah rusak berat di Manggarai mencapai 1.494 unit. Angka itu menjadi basis penentuan penerima manfaat huntara di wilayah tersebut.
Manggarai Timur dan Ngada: Ratusan Unit Masih Dikerjakan
Kabupaten Manggarai Timur mencatat enam unit rampung dari target tahap pertama 1.305 unit. Sebanyak 561 unit masih dalam pengerjaan dengan konsep insitu dan eksitu.
Di Kabupaten Ngada, 11 unit huntara telah selesai, terdiri dari enam unit mandiri dan lima unit insitu. Sebanyak 272 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Kabupaten Nagekeo melaporkan sembilan unit huntara insitu berdiri 100 persen. Sebanyak 173 unit masih dikerjakan dari total verifikasi 314 rumah rusak berat.
Sikka, Ende, dan Manggarai Barat: SK Penerima Belum Rampung
Kabupaten Sikka mencatat dua unit telah berdiri dengan tipe keluarga dan komunal. Sebanyak 25 unit dikerjakan secara paralel.
Di Kabupaten Ende, tujuh unit selesai dan tujuh unit dalam proses. Sementara Manggarai Barat masih merampungkan penyusunan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan by name by address.
"Di Kabupaten Manggarai Barat, pemerintah daerah masih merampungkan penyusunan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan by name by address menyusul adanya peralihan keputusan warga dari DTH ke pilihan huntara," kata Berton.
Musyawarah Warga Jadi Syarat Penentuan Lokasi Huntara
Setiap penentuan lokasi pendirian huntara didahului sosialisasi dan musyawarah bersama warga terdampak. Pemerintah daerah juga menyelesaikan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen R3P menjadi acuan pemulihan permanen setelah tahap huntara selesai. BNPB menegaskan pendirian huntara mengikuti hasil verifikasi penerima manfaat yang ditetapkan pemerintah daerah, bukan berdasarkan pengajuan sepihak warga.
